JAKARTA — DPP LDII mendorong pengembangan desa binaan tematik bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) melalui usulan delapan desa binaan yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.
Usulan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP LDII Dody Taufiq Wijaya saat bertemu Menteri Desa PDT Yandri Susanto di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Dody mengatakan program desa binaan tematik merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya antara LDII dan Kemendes PDT terkait penguatan pembangunan desa berbasis potensi lokal.
“Sebenarnya audiensi ini menjawab permintaan Pak Menteri saat pertemuan sebelumnya di Banten. LDII mengusulkan delapan desa binaan tematik,” ujar Dody.
Ia menjelaskan desa-desa yang diusulkan berada di sejumlah wilayah, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, hingga Sulawesi.
Menurutnya, LDII telah berkoordinasi dengan pengurus daerah dan pemerintah desa untuk memetakan potensi serta penggerak di masing-masing wilayah.
“Kami sudah berkomunikasi dengan DPD dan kepala desa masing-masing untuk memetakan potensi dan penggerak di tiap wilayah tersebut,” katanya.
Dody menuturkan program desa binaan diarahkan untuk mendorong kemandirian masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi, sumber daya manusia, dan sektor strategis lainnya.
Sementara itu, Menteri Desa PDT Yandri Susanto menyambut positif usulan tersebut dan menilai LDII memiliki komitmen dalam mendukung pembangunan masyarakat desa.
Menurut dia, LDII selama ini aktif dalam berbagai program pemberdayaan, mulai dari ketahanan pangan hingga pengembangan sumber daya manusia.
“Saya sudah menyampaikan kepada Pak Ketum agar LDII membuat peta jalan desa binaan yang nantinya dikelola bersama antara Kemendes dan LDII,” ujar Yandri.
Ia mengatakan kerja sama tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut nota kesepahaman yang telah dijalin antara Kemendes PDT dan LDII untuk memperkuat pembangunan desa.
Yandri menilai keterlibatan organisasi kemasyarakatan dapat membantu mempercepat pengembangan potensi desa di berbagai daerah.
“Komitmen LDII dalam berbagai bidang sudah kami lihat langsung, mulai dari ketahanan pangan, pengembangan SDM, hingga pemberdayaan masyarakat,” katanya.
Selain membahas program desa binaan, pertemuan itu juga menyoroti persoalan akses komunikasi di wilayah pedesaan. Menurut Yandri, masih terdapat sekitar 3.000 desa di Indonesia yang belum memiliki akses jaringan telekomunikasi atau berstatus blank spot.
Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan dalam pemerataan pembangunan dan akses informasi di wilayah pedesaan.
“Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bersama agar desa-desa dapat berkembang dan memperoleh akses informasi yang memadai,” ujarnya. (kim/sof/wid)
