JAKARTA — Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) terus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan desa. Kali ini, Kemendes menggandeng 15 lembaga, termasuk Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, pada Rabu (23/7).
Kerjasama dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Kegiatan itu untuk mendukung Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto guna mempercepat transformasi desa sebagai pusat pertumbuhan nasional. Sekaligus menjadi tonggak komitmen bersama dalam mengakselerasi transformasi desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan pentingnya kolaborasi nyata dari seluruh pihak. “Desa harus menjadi pusat perhatian. Membangun desa berarti membangun Indonesia. Untuk itu, kita tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus membentuk super tim melalui kolaborasi lintas sektor,” ujar Yandri.
Ia menjelaskan bahwa Kemendes telah menetapkan 12 Program Aksi “Bangun Desa, Bangun Indonesia”, dan seluruh MoU yang ditandatangani kali ini akan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program-program tersebut.
Menteri Yandri juga menekankan bahwa pihaknya secara aktif mendorong percepatan realisasi Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, dengan keyakinan bahwa kemajuan bangsa berakar dari peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
“Tagline kami adalah ‘Bangun Desa, Bangun Indonesia – Desa Terdepan untuk Indonesia’. MoU ini harus dikawal agar tidak berhenti sebatas tanda tangan. Kita memerlukan implementasi nyata. Saat ini masih terdapat lebih dari 10.000 desa tertinggal dan 20.000 desa yang belum memiliki akses sinyal. Ini merupakan peluang bagi kita semua untuk beramal dan mengabdi,” tegasnya.
Yandri menambahkan bahwa Kemendes telah menandatangani 48 MoU dan berencana memperluas kerja sama dengan 80 mitra lainnya. Kolaborasi lintas sektor ini disebutnya sebagai strategi menuju Indonesia Emas 2045.
Ia berharap dalam dua hingga tiga tahun ke depan, tidak ada lagi desa tertinggal, dan seluruh desa di Indonesia mengalami kemajuan signifikan.
Di sisi lain, Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menyambut baik kerja sama ini sebagai langkah konkret dalam memperkuat kontribusi organisasi kemasyarakatan terhadap pembangunan desa.
“Kerja sama LDII dengan Kemendes bukan hanya tertuang di atas kertas, melainkan telah terealisasi. Beberapa waktu lalu, kami bersama Pak Menteri melakukan panen bibit sorgum bersertifikat di Kabupaten Blora. Kini, kami sedang mengembangkan bibit untuk penanaman berkelanjutan,” ujar KH Chriswanto.
Ia menjelaskan bahwa sorgum merupakan tanaman multifungsi yang mendukung ketahanan pangan. Selain bijinya bermanfaat untuk konsumsi, batangnya juga dapat digunakan sebagai pakan ternak, sangat relevan dengan kondisi Kabupaten Blora yang memiliki salah satu populasi ternak sapi terbesar di Indonesia.
KH Chriswanto menambahkan bahwa kolaborasi pembangunan desa tidak seharusnya terbatas pada dua pihak saja, tetapi perlu melibatkan banyak institusi agar saling memperkuat dalam upaya menyejahterakan bangsa.
“Membangun desa berarti membangun kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pada akhirnya membangun Indonesia secara menyeluruh,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa LDII telah menjalankan berbagai program berbasis desa jauh sebelum penandatanganan MoU ini, termasuk di bidang pertanian, kesehatan, dan penguatan ekonomi berbasis koperasi.
“Sebagian besar warga LDII tinggal di desa, sehingga kami sangat berkepentingan untuk mendorong pembangunan desa. Membangun dari bawah merupakan upaya pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan. Ketika ekonomi merata, kemiskinan pun bisa dientaskan,” harap KH Chriswanto.
Selain pertanian, LDII juga memberikan perhatian besar pada bidang dakwah dan pendidikan dengan mendirikan majelis taklim, sekolah, serta pondok pesantren di berbagai desa.
“Pendidikan agama dan pembinaan karakter generasi muda kami lakukan melalui ribuan majelis taklim di seluruh Indonesia. LDII juga aktif di bidang pendidikan, penanganan stunting, pemanfaatan teknologi digital, hingga ekonomi syariah, semuanya bisa disinergikan dengan program-program Kemendes,” pungkas KH Chriswanto. (kim/sof/wid)
