SURABAYA — Monitoring dan evaluasi menjadi tolak ukur sebuah kinerja organisasi. Untuk itulah DPW LDII Jawa Barat berkunjung ke Kantor DPW LDII Jawa Timur di Surabaya, Minggu (26/9). Selain silaturahmi, rombongan juga memperdalam pengetahuan tentang aplikasi Monev LDII Jatim yang dikembangkan dan sudah dipakai selama lima tahun oleh DPW LDII Jatim sejak 2017. Aplikasi itu pun bisa diunduh di Google Play Store dengan nama Monev LDII Jatim.
“Aplikasi yang luar biasa, bisa memudahkan kita melihat pergerakan organisasi. Di Jawa Barat kita belum ada, belum melakukan itu. Tadi sudah belajar, banyak sekali ilmu yang kami dapat,” ujar Ketua DPW LDII Jawa Barat, H. Dicky Harun.
Lebih lanjut Dicky menjelaskan kebutuhan DPW LDII Jawa Barat akan aplikasi Monev tersebut. “Pertama saya melihat aplikasi ini sangat memudahkan sekali dalam mengelola pelaporan. Bisa melihat dengan mudah, dari angka-angka, grafik-grafik. Langsung tergambar daerah mana yang sudah bekerja, daerah mana yang belum,” kata Dicky.
Menurut Dicky, aplikasi Monev LDII Jatim memudahkan dalam melakukan evaluasi dan tindak lanjutnya. “Bisa digambarkan dalam satu grafik atau satu angka yang kemudian kami bisa memonitornya dengan baik. Evaluasi dan eksekusi langkah apa yang harus kami lakukan,“ tambah Dicky.
Aplikasi Monev LDII Jatim yang dikembangkan DPW LDII Jawa Timur ini adalah tindak lanjut dari keputusan Rakernas DPP LDII tahun 2012. Dimana di situ diprogramkan agar organisasi menjadi modern dan terukur, maka diadakan program monitoring evaluasi.
“Sebetulnya itu adalah programnya DPP tapi kemudian kami tindak lanjuti dan kami betu-betul membuat monitoring evaluasi yang tadinya masih berupa kertas, ada buku-buku monev yang diisi oleh semua jenjang, mulai dari DPW, DPD, sampai PC/PAC. Waktu itu sudah kami buatkan, pilot projectnya di Sidoarjo, dan itu tahun 2014,” papar Samsul Bakhtiar, Wakil Ketua DPW LDII Jatim sekaligus salah satu tim penyusun aplikasi.
Bagi Samsul, untuk bisa menjalankan aplikasi Monev LDII Jatim ini diperlukan komitmen antar bagian organisasi. “Gerakan Monev ini bukanlah sekadar aplikasi, karena di sana ada komitmen, strategi dan gerakan bersama. Jadi gak bisa kalau kita kasih aplikasinya tapi kalau gak ada komitmen dari atas, itu nggak jalan,” ujar Samsul.
Samsul menambahkan, aplikasi itu ada setelah program monitoring evaluasi. “Jadi ini adalah alat bantu sebenarnya. Tapi gerakan ini bahwa komitmennya DPW untuk melakukan monitoring evaluasi mulai semua jenjang, itulah yang menjadikan monev ini berjalan,” kata Samsul.
Manfaat penggunaan Aplikasi Monev LDII Jatim ini, disebutkan Samsul, mampu meningkatkan kinerja organisasi. “Yang tadinya itu kegiatan DPD se-Jawa Timur itu sekitar 800 an di tahun 2017, artinya 800 kegiatan selama setahun. Di tahun 2018 meningkat menjadi 1.300, dan di tahun 2018-2019 menjadi 1.800 an,” tambah Samsul.
Aplikasi Monev LDII Jatim ini menerapkan empat jenjang kriteria yakni diam, stagnan, tumbuh, dan berbuah. “Kami merasakan hasilnya dan yang jelas di level DPD sekarang sudah di level berbuah, sudah level tertinggi, sudah berbuah semua. Berbuah itu artinya level yang memberikan kontribusi kepada lingkungan,” jelas Samsul.
Sementara itu, Ketua DPW LDII Jatim, KH. Amrodji Konawi menambahkan, sistem pelaporan kegiatan terstruktur dalam aplikasi Monev LDII Jatim ini memudahkan dalam pemantauan kinerja organisasi.
“Pola pembinaan kami ke bawah nantinya bukan pola yang sporadis tetapi pola yang terukur, terstruktur, mana yang harus dilakukan pendampingan, dan mana yang sudah bisa dilepas dengan sendirinya. Itu manfaat dari kami mempunyai aplikasi monev,” kata Amrodji.
Amrodji berharap, dengan kunjungan kelima pengurus dari DPW LDII Jawa Barat tersebut bisa turut menyempurnakan aplikasi yang ada, jika kelak ditemukan hal-hal yang perlu dibenahi. “Nanti bisa saling mengisi, kami bisa berbenah dari sana. Kalau nanti dianggap baik, bisa ditularkan ke DPW-DPW lainnya. Sehingga nanti ada proses yang menjadi satu dengan DPP,” ujar Amrodji yang didampingi para pengurus harian DPW LDII Jawa Timur. (Ryn&Ysy)
