SURABAYA — Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Komjen Pol (Purn) Budi Waseso, mengajak seluruh jajaran Pramuka untuk memperkuat kemandirian dan daya saing generasi muda guna menghadapi tantangan masa depan.
Hal itu disampaikannya saat melantik Pengurus Majelis Pembimbing Daerah, Pengurus Kwartir Daerah, dan Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur Masa Bakti 2025–2030, pada Rabu (11/2) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Menurut dia, tantangan Gerakan Pramuka ke depan bukan lagi sekadar mempertahankan eksistensi, melainkan menghadirkan solusi konkret bagi persoalan bangsa.
Dalam arahannya kepada pengurus yang baru dilantik, Budi Waseso menegaskan pentingnya peran strategis Pramuka dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya swasembada pangan. Langkah tersebut, ujarnya, sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kemandirian bangsa sebagai prioritas.
“Gerakan Pramuka harus mampu menjadi garda terdepan dalam membangun kemandirian, termasuk melalui penguatan sektor pangan. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah dan tanah yang subur. Namun semua itu tidak akan berarti tanpa sumber daya manusia yang terampil dan bertanggung jawab,” kata Budi.
Ia menilai generasi muda Pramuka merupakan bibit unggul yang perlu diarahkan dan dibekali keterampilan nyata. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan Gerakan Pramuka dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan swasembada pangan secara berkelanjutan.
Budi mendorong pengurus di daerah, termasuk di Jawa Timur, memperkuat kolaborasi hingga tingkat akar rumput, yakni gugus depan yang berpangkalan di sekolah-sekolah. Menurut dia, gugus depan dapat menjadi pusat pembelajaran sekaligus praktik pengelolaan lahan pangan secara terintegrasi.
“Gugus depan harus didorong memiliki lahan pangan terpadu. Di sana adik-adik tidak hanya belajar teori pertanian, perikanan, atau peternakan, tetapi mempraktikkannya secara langsung. Mereka belajar memproduksi pangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga secara mandiri,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Mabisakoda SPN Jawa Timur, Maun Toredjo, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyatakan kesiapan jajaran Sako daerah dan gugus depan di wilayahnya untuk mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan Kwarnas. Ia menilai Jawa Timur memiliki kombinasi potensi lahan, tradisi pertanian yang kuat, serta jumlah anggota Pramuka yang besar sebagai modal awal untuk menjalankan program secara luas dan berkelanjutan.
Maun menjelaskan, keluarga besar Sako SPN memulai penguatan kemandirian pangan dari lingkup terkecil, yakni keluarga. Salah satu langkah yang didorong adalah gerakan menanam secara hidroponik dengan memanfaatkan lahan sempit di pekarangan rumah. Model ini dinilai realistis diterapkan di kawasan perkotaan maupun permukiman padat, sekaligus menjadi sarana edukasi produktif bagi anggota dan keluarganya.
“Ketahanan pangan tidak selalu harus dimulai dari lahan luas. Dengan sistem hidroponik sederhana, keluarga bisa menanam sayuran untuk kebutuhan harian. Ini juga menjadi media pembelajaran disiplin, konsistensi, dan tanggung jawab bagi anggota Pramuka di rumah,” ujarnya.
Selain di tingkat keluarga, pengembangan juga diarahkan ke lingkungan pesantren yang memiliki basis komunitas kuat dan relatif memiliki lahan lebih memadai. Pesantren dipandang strategis untuk mengembangkan budidaya sayuran, kolam perikanan, hingga peternakan skala kecil yang terintegrasi dengan kurikulum pendidikan dan kegiatan kepramukaan. Hasilnya tidak hanya untuk konsumsi internal, tetapi juga dapat mendukung kemandirian ekonomi lembaga.
Menurut Maun, pendekatan berbasis keluarga dan komunitas ini penting agar gerakan kemandirian pangan tidak berhenti di level organisasi, melainkan tumbuh menjadi kebiasaan kolektif. “Jika setiap keluarga anggota menanam dan setiap pesantren memiliki unit produksi, dampaknya akan signifikan. Ini bukan sekadar program, tetapi pembentukan pola pikir mandiri dan produktif,” katanya.
Dengan strategi bertahap tersebut, Sakoda SPN Jawa Timur menargetkan lahirnya model praktik baik yang terukur dan terdokumentasi, sehingga dapat direplikasi di kabupaten/kota lain. Gerakan swasembada pangan, menurut dia, harus tumbuh dari rumah, diperkuat di sekolah dan pesantren, lalu meluas menjadi gerakan sosial yang berkelanjutan. (sof/wid)
