Surabaya – Ketua DPW LDII Jawa Timur, KH Moch Amrodji Konawi, mengapresiasi keterbukaan institusi kepolisian dalam menerima kritik dan masukan dari berbagai elemen masyarakat. Apresiasi tersebut disampaikannya usai mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang dilaksanakan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Mapolda, Rabu (17/9).
Menurut KH Amrodji, keterlibatan publik dalam proses pengawasan terhadap institusi kepolisian merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi yang inklusif dan partisipatif. “Kami menilai Polri, khususnya Polda Jatim, menunjukkan itikad baik dalam membuka diri terhadap kritik dan saran konstruktif dari masyarakat. Ini menjadi wujud nyata komitmen menuju institusi yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Agenda monev yang dipimpin langsung oleh Ketua Harian Kompolnas, Irjen Pol (Purn) Drs. Arief Wicaksono, difokuskan pada dua aspek utama. Pertama, penyusunan database rekam jejak Perwira Menengah (Pamen) dan Perwira Tinggi (Pati) Polri sebagai bagian dari penguatan manajemen sumber daya manusia (SDM). Kedua, evaluasi terhadap penanganan sejumlah kasus menonjol pasca aksi unjuk rasa yang terjadi pada 25–31 Agustus 2025.
“Penyusunan database ini akan menjadi instrumen penting dalam pemetaan dan seleksi calon pimpinan Polri di masa depan. Data yang dikumpulkan mencakup hasil assessment, catatan personel, penilaian kinerja, hingga rekam jejak di media,” jelas Arief Wicaksono dalam sambutannya.
Langkah ini, lanjutnya, merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendorong reformasi internal secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi pemaparan dari para pejabat utama Polda Jatim, antara lain Kepala Biro Operasi (Karoops), Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum), serta Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam). Mereka menyampaikan progres penanganan berbagai kasus yang mencuat pasca demonstrasi akhir Agustus lalu.
Sesi ini ditutup dengan diskusi terbuka yang melibatkan unsur masyarakat, tokoh agama, serta tokoh adat. Diskusi tersebut bertujuan memperdalam evaluasi terhadap strategi penegakan hukum yang telah diambil, termasuk pendekatan humanis dan profesional yang dilakukan aparat di lapangan.
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, menyatakan bahwa kegiatan monev ini menjadi salah satu upaya memperkuat pengawasan eksternal terhadap institusi Polri, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap transparansi dan akuntabilitas Polri semakin meningkat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian juga kian kuat,” ujar Kombes Pol Abast.
Selain dihadiri oleh pejabat utama Polda Jatim dan Tim Kompolnas, kegiatan ini juga melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil. Kehadiran mereka menjadi bagian integral dalam upaya memperluas perspektif, sekaligus memperkuat fondasi akuntabilitas institusi kepolisian.
Dengan monev yang dilakukan secara terbuka dan melibatkan publik, diharapkan reformasi di tubuh Polri, khususnya di Polda Jatim, dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.