Surabaya – Ketua DPW LDII Jawa Timur, KH Moch Amrodji Konawi, memberikan apresiasi tinggi terhadap keterbukaan Polri dalam menerima kritik dan saran dari berbagai elemen masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang digelar Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Mapolda Jatim, Rabu (17/9).
Menurut KH Amrodji, partisipasi publik dalam pengawasan kepolisian sangat penting, terutama dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang inklusif dan transparan.
“Alhamdulilah Polri, khususnya Polda Jatim telah memberikan contoh yang baik dengan membuka diri terhadap kritik dan saran konstruktif dari masyarakat. Ini langkah nyata menuju institusi yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya muhasabah atau refleksi bersama pascaaksi unjuk rasa pada 25–31 Agustus 2025. KH Amrodji mengajak semua pihak, mulai aparat kepolisian, Kompolnas, hingga organisasi kemasyarakatan untuk mengedepankan dialog.
“Kita harus saling memahami agar setiap tindakan mencerminkan semangat persatuan dan kedamaian,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, KH Amrodji menyoroti adanya suara sumbang di masyarakat terkait melaporkan kehilangan barang. Ia menilai prosedur birokrasi yang rumit yang justru bisa menyulitkan masyarakat
“jangan sampai melapor kehilangan ayam, tapi habisnya biaya seperti kehilangan kambing,” sindirnya. Ia berharap perbaikan birokrasi dilakukan agar layanan kepolisian semakin mudah diakses.
Apresiasi juga diberikan atas transparansi Kompolnas dan Polri dalam melibatkan masyarakat dalam kegiatan monev. Ia menyarankan kegiatan semacam ini diperluas di luar markas kepolisian, sehingga Polri makin dekat dengan publik.
Perwakilan Kompolnas memaparkan materi terkait pengumpulan dan penyusunan database rekam jejak Pamen dan Pati Polri dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) di Mapolda Jatim, Rabu (17/9).Agenda monev yang dipimpin Ketua Harian Kompolnas, Irjen Pol (Purn) Drs Arief Wicaksono, memfokuskan dua hal utama: penyusunan database rekam jejak perwira menengah dan tinggi sebagai penguatan manajemen SDM, serta evaluasi penanganan kasus menonjol pascaunjuk rasa Agustus lalu.
“Database ini menjadi instrumen penting dalam pemetaan dan seleksi calon pimpinan Polri di masa depan. Isinya mencakup asesmen, catatan personel, penilaian kinerja, hingga rekam jejak di media. Ini langkah konkret mendorong reformasi internal Polri berkelanjutan,” jelas Arief.
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, menegaskan monev merupakan wujud pengawasan eksternal untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas Polri.
“Dengan kegiatan ini, kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat,” katanya.
Monev turut dihadiri pejabat utama Polda Jatim, tim Kompolnas, serta tokoh agama, tokoh adat, dan perwakilan ormas. Diskusi terbuka yang digelar di akhir acara memperkaya evaluasi strategi penegakan hukum, terutama dalam penerapan pendekatan yang lebih humanis dan profesional.
Melalui keterbukaan ini, reformasi Polri diharapkan berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Polri pun dituntut semakin profesional, responsif, serta efektif menjalankan peran sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
