SURABAYA — LDII dan Muhammadiyah Jawa Timur mendukung kebijakan work from home (WFH) sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Salah satu opsi yang mengemuka adalah penerapan WFH pada hari Jumat guna menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan aktivitas ekonomi.
Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, KH Sukadiono, menilai skema tersebut dapat menjadi jalan tengah. Dengan WFH pada Jumat, masyarakat berpotensi memiliki akhir pekan lebih panjang yang bisa dimanfaatkan tanpa sepenuhnya menghentikan pergerakan ekonomi.
“Kalau WFH hari Jumat, ada potensi aktivitas ekonomi tetap berjalan di akhir pekan,” ujarnya.
Menurut dia, sektor seperti pariwisata dan transportasi justru bisa tetap bergerak melalui pola tersebut, meskipun mobilitas kerja berkurang. Namun, ia mengingatkan kebijakan WFH tidak boleh hanya dilihat dari sisi pengurangan mobilitas.
Tanpa pengaturan yang tepat, pergerakan masyarakat justru bisa bergeser ke aktivitas lain yang berpotensi mengurangi efektivitas penghematan BBM.
“Kebijakan ini harus dilihat dari berbagai sisi, bukan hanya efisiensi, tetapi juga dampaknya terhadap ekonomi,” kata Sukadiono.
Ia menambahkan, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah dan pihaknya menunggu formulasi kebijakan resmi, termasuk dari Kementerian Dalam Negeri.
Pandangan tersebut disampaikan saat KH Sukadiono menerima Silaturahim Syawal jajaran DPW LDII Jawa Timur di kediamannya, Jumat (27/3/2026).
Sementara itu, Ketua DPW LDII Jawa Timur, KH Moch Amrodji Konawi, menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam upaya efisiensi energi melalui kebijakan WFH.
Menurut dia, upaya penghematan energi merupakan langkah yang perlu didukung bersama, terutama dalam situasi global yang berdampak pada kenaikan harga dan ketersediaan BBM.
Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus disusun secara matang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun perilaku masyarakat.
“Kami mendukung kebijakan pemerintah, tetapi tentu harus dikaji dari berbagai sisi agar benar-benar membawa kebaikan bagi umat,” ujarnya.
Amrodji menambahkan, kebijakan publik yang menyentuh aktivitas harian masyarakat perlu memperhatikan dampak turunannya, termasuk kemungkinan perubahan pola mobilitas dan aktivitas ekonomi.
Menurut dia, tanpa perencanaan yang komprehensif, kebijakan yang bertujuan menghemat energi justru berisiko menimbulkan pergeseran aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan awal.
Karena itu, ia berharap pemerintah dapat merumuskan kebijakan WFH secara bijak dan terukur. Dengan begitu tidak hanya efektif dalam menekan konsumsi BBM, tetapi juga tetap menjaga stabilitas dan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat. (sof/wid)
