JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) menggelar webinar hisab dan rukyat di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Jakarta, Sabtu (26/9), untuk memperkuat kompetensi para perukyatnya. Pelatihan bertema “Hisab dan Rukyat dalam Perspektif Ormas Islam serta Perkembangan Astronomi Modern” ini bertujuan meningkatkan akurasi serta kontribusi LDII dalam penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia.
Pakar astronomi dan astrofisika Thomas Djamaluddin menegaskan pentingnya pemahaman astronomi bagi para perukyat hilal agar kegiatan rukyatul hilal tidak hanya mengandalkan pengamatan visual. Perukyat perlu memahami kriteria, posisi hilal, serta berbagai faktor yang dapat mengganggu pengamatan.
”Webinar dan juga seminar terkait hisab-rukyat ini tentu akan memperkuat LDII terkait dengan kompetensi hisab dan rukyat. Karena di LDII juga sudah dibina para perukyat di berbagai daerah,” kata Thomas.
Ia mendorong perukyat LDII agar menghubungkan hasil pengamatan hilal dengan jejaring rukyat nasional. Laporan tersebut selanjutnya dapat diserahkan sesuai mekanisme resmi untuk melengkapi bahan sidang isbat.
”Jadi hasil rukyat yang dilakukan LDII kan bukan hanya disimpan di kalangan LDII saja, melainkan dilaporkan juga pada pelaksanaan sidang isbat,” ujarnya.
Dalam webinar itu, Thomas juga membahas perbedaan metode hisab dan rukyat di antara organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Perbedaan kriteria menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan perbedaan dalam penetapan awal bulan Hijriah.
Ia mengatakan, sejak 2025 terdapat pula pendekatan yang menggunakan hisab dan rukyat lokal serta pendekatan yang menggunakan hisab global. Menurut Thomas, perbedaan pendekatan tersebut perlu dibicarakan melalui dialog berkelanjutan untuk mencari titik temu.
Untuk membangun kalender Islam yang mapan, Thomas menyebut tiga hal yang perlu disepakati, yakni otoritas, kriteria, dan wilayah. Kesepakatan tersebut diperlukan agar penetapan kalender Islam dapat berjalan secara konsisten.
Sementara itu, Anggota Departemen Pendidikan Keagamaan dan Dakwah (PKD) DPP LDII Budi Luhur menyatakan webinar ini digelar untuk meningkatkan kemampuan para perukyat daerah yang dibina LDII. Ke depan, koordinasi antarperukyat akan diperkuat melalui pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Hisab dan Rukyat.
”Salah satu tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kompetensi para perukyat. Diharapkan para perukyat LDII sudah bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam penetapan hilal,” ujarnya.
Menurut Budi, ormas Islam memiliki peran dalam memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Agama, terkait penetapan awal bulan Hijriah. Ia berharap perbedaan metode dapat dipahami bersama sehingga dialog dan upaya mencari persamaan dapat terus dilakukan.
Hasil webinar diharapkan tidak berhenti pada peningkatan pemahaman perukyat, tetapi juga disebarluaskan ke masyarakat. Hal ini bertujuan agar publik dapat memahami perbedaan penetapan awal bulan Hijriah secara lebih baik. (dpp/sof/wid)
