Ketua DPW LDII Jawa Timur KH Moch Amrodji Konawi dan Rektor Universitas Brawijaya Malang Prof. Widodo menandatangani nota kesepahaman (MoU), pada Selasa (25/2) di Gedung Rektorat. Keduanya menjalin perjanjian untuk meningkatkan kerjasama khususnya di bidang sumberdaya manusia (SDM) pengabdian masyarakat.
Prof Widodo mengatakan Universitas Brawijaya yang memiliki 60-an ribu mahasiswa dari berbagai daerah dan suku ini sebagai pusat pendidikan dan penelitian, juga menjadi tempat membangun karakater dan akhlak generasi bangsa. Dengan dasar tersebut Universitas Brawijaya menjalin kerjasama dengan LDII.
“Semoga kerjasama ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara,” katanya.
Prof Widodo juga menyampaikan, Universitas Brawijaya membuka berbagai jalur beasiswa salah satunya melalui tahfiz Al-Quran. Untuk menjalankan program tersebut bisa berkolaborasi dengan LDII dan mitra lainnya. Selain itu, kerjasama juga bisa dilakukan di bidang pengabdian masyarakat seperti program pengentasan stunting hingga program lingkungan hidup.
Sementara itu, Ketua DPW LDII Jawa Timur KH Moch Amrodji Konawi mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian kontribusi LDII untuk bangsa. Amrodji menyebutkan program tersebut terangkum dalam delapan klaster LDII yaitu kebangsaan, keagamaan, pendidikan karakter, kesehatan herbal, ekonomi syariah, ketahanan pangan dan lingkungan hidup, teknologi digital, dan energi baru terbarukan.
“Bagi LDII, kebangsaan menjadi prioritas, karena kita hidup di bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku, ras, etnik budaya dan agama. Maka nilai-nilai kebangsaan harus ditanamkan sejak dini pada generasi bangsa,” katanya.
Sejalan dengan Rektor Universitas Brawijaya, Amrodji mengatakan pembinaan karakter generus juga menjadi perhatian para ulama LDII untuk menyiapkan sumberdaya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045. Dalam program tersebut, LDII merancang konsep Tri Sukses Generus, yaitu generus yang alim-faqih, berakhlaqul karimah dan mandiri.
Amrodji berharap kerjasama LDII dan Universitas Brawijaya bisa berlanjut ke perjanjian kerja sama (PKS) dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.
