Lembaga legislatif dan organisasi kemasyarakatan (ormas) berpotensi menjadi mitra strategis dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) KH Chriswanto Santoso dalam pernyataannya memyambut Hari Parlemen, Kamis (16/10) di Jakarta.
Menurutnya, kemitraan strategis antara kedua pihak dapat memastikan program kerja pemerintah tersalurkan secara efektif hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
“Parlemen diharapkan terus memperkuat fungsi representasi rakyat dan menjaga kepercayaan publik melalui kerja nyata serta kebijakan yang berpihak pada kepentingan bangsa. Kami dari LDII siap berkolaborasi untuk mengawal agar program kerja pemerintah yang dikawal DPR benar-benar sampai kepada masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, KH Chriswanto menilai bahwa parlemen memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional serta menjaga nilai-nilai demokrasi. Ia menekankan bahwa kekuatan parlemen terletak pada kemampuannya menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah.
“Parlemen bukan sekadar lembaga legislasi, tetapi rumah aspirasi rakyat. Setiap anggota parlemen harus mampu menyerap, memahami, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan ketulusan. Momentum Hari Parlemen ini menjadi refleksi bersama untuk memperkuat etika politik, transparansi, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan bernegara,” ungkapnya.
Ia juga mendorong agar DPR lebih berorientasi pada kepentingan rakyat, terutama dalam memperjuangkan pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan moral bangsa di tengah tantangan global
.
“Anggota DPR harus menunjukkan kinerja nyata, bukan hanya ramai di media sosial, tetapi hadir di tengah masyarakat untuk mendengar dan memperjuangkan aspirasi mereka,” tegas KH Chriswanto yang juga mantan politisi Partai Golkar Jawa Timur itu.
Menurutnya, ormas memiliki posisi strategis sebagai mitra wakil rakyat karena lebih dekat dengan permasalahan di tingkat akar rumput. Kolaborasi antara ormas yang memiliki kapasitas dan wakil rakyat yang memiliki otoritas akan mempermudah realisasi janji-janji politik saat kampanye.
“Sinergi ini akan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar sumber suara saat pemilu,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, turut menegaskan bahwa parlemen merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Ia menilai bahwa parlemen harus tetap menjadi rumah aspirasi rakyat, bukan sekadar arena politik kekuasaan.
“Parlemen adalah cerminan kualitas demokrasi kita. Karena itu, setiap anggota dewan harus hadir sebagai pelayan rakyat, bukan sekadar politisi. Mereka memikul tanggung jawab moral untuk menjaga keadaban politik dan menegakkan nilai-nilai luhur bangsa,” ujar Singgih.
Senada dengan KH Chriswanto, Singgih menilai ormas keagamaan memiliki peran penting dalam menjaga iklim politik yang sehat dan beretika.
“Ormas keagamaan bertanggung jawab menjaga suasana politik yang damai dan bermoral. Dengan nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab, pembangunan yang kami kawal akan berdiri di atas landasan etika yang kuat. Dengan begitu, demokrasi kita bukan hanya maju secara prosedural, tetapi juga bermartabat secara moral,” imbuhnya.
Ia juga mengapresiasi sinergi yang terbangun antara DPR, pemerintah, dan ormas seperti LDII yang aktif memberikan edukasi politik kepada masyarakat.
“Hari Parlemen ini bukan hanya milik anggota dewan, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Karena dari parlemenlah suara rakyat diperjuangkan dan cita-cita kemerdekaan diwujudkan,” tambahnya.
Baik KH Chriswanto maupun Singgih Januratmoko sepakat, tantangan utama parlemen ke depan adalah menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan memperkuat komunikasi publik agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif semakin kokoh. (cak/wid).
