Kediri — Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati menegaskan komitmen pemerintah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk menjaga kerukunan dan mencegah intoleransi di Kota Kediri. Hal tersebut disampaikannya dalam Dialog Kebangsaan yang digelar FKUB Kota Kediri di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri, Selasa (25/11).
Dalam sambutannya, Wali Kota menekankan bahwa kerukunan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat. “Kerukunan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya Forkopimda dan FKUB saja. Kalau dikerjakan bersama, tugas berat menjadi ringan,” ujarnya.
Ia juga memberi perhatian serius terhadap risiko intoleransi dan perundungan di kalangan generasi muda akibat maraknya informasi keliru yang beredar melalui kemajuan teknologi. Menurutnya, pelibatan aktif anak muda sangat diperlukan untuk memastikan keharmonisan antarwarga dapat terus terjaga. “Dengan kemajuan teknologi, informasi yang diterima anak muda kadang justru memicu intoleransi dan bullying karena perbedaan. Kita harus libatkan mereka,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut dari komitmen menjaga kerukunan dalam jangka panjang, upaya pencegahan intoleransi tidak hanya dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga, tetapi juga dengan memperkuat pendidikan toleransi di lingkungan sekolah. Wali Kota menilai pembentukan karakter kebhinekaan sejak bangku pendidikan merupakan fondasi penting untuk menciptakan generasi yang moderat dan menghargai perbedaan.
Program FKUB Goes To School turut diapresiasi sebagai langkah nyata membangun toleransi sejak dini. Wali Kota menilai program tersebut efektif karena langsung menyentuh lingkungan pendidikan dan generasi penerus. Ia juga mengapresiasi sejumlah sekolah yang telah menerapkan moderasi beragama, seperti SMPN 4 dan SMPN 1 Kota Kediri, termasuk pendirian Galeri Moderasi Beragama di SMPN 1 yang menjadi sarana pembelajaran nilai kebhinekaan.
Sebagai bentuk mitigasi sosial, Wali Kota menginstruksikan agar Satgas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) bersinergi dengan Forkopimda Plus dan FKUB untuk melakukan deteksi dini potensi isu intoleransi. “Untuk menjaga toleransi dan kerukunan ini harus berkolaborasi dengan semua pihak. Saya rasa FKDM dapat disinergikan untuk deteksi dini terhadap hal-hal yang mengancam kerukunan,” terangnya.
Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Wali Kota juga menekankan perlunya kesiapsiagaan demi memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat. “Deteksi dini diperlukan untuk mengantisipasi lonjakan pemudik dan volume kendaraan demi memastikan perayaan berjalan aman, lancar, dan nyaman,” ujarnya.
Menanggapi sikap Wali Kota Kediri tentang intoleransi, Ketua LDII Kota Kediri, H. Agung Riyanto, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam menjaga keutuhan sosial di Kota Kediri. “Prinsip kami dalam menjalankan ajaran agama adalah taat asas pada regulasi pemerintah, dan menjaga kerukunan adalah perintah agama sekaligus amanat negara,” tuturnya.
H. Agung juga menilai kolaborasi antara FKUB, Forkopimda, dan FKDM sebagaimana diusulkan Wali Kota merupakan langkah tepat untuk mencegah berkembangnya potensi konflik. Ia menegaskan bahwa pendidikan berbasis toleransi juga merupakan kebutuhan strategis. “Santri dan siswa adalah masa depan kerukunan, sehingga memupuk toleransi harus dimulai sejak pendidikan dasar dan menengah,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa toleransi tidak hanya sebatas sikap menerima, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sosial sehari-hari. “Keberagaman di Kota Kediri adalah kekayaan, bukan perpecahan. Yang sama jangan dibedakan dan yang beda jangan disamakan,” tegasnya.
Dialog kebangsaan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Qowimuddin, Ketua Pengadilan Negeri Kediri Khairul, Ketua FKUB Moh. Salim, Kepala Bakesbangpol Didik Catur, serta Dewan Penasehat DPD LDII Kota Kediri H. Usman Arif, bersama seluruh unsur Forkopimda dan FKUB. (kim/sof/wid)
