DPP LDII menangkap fenomena yang mencemaskan bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu Presiden 2014. Bangsa Indonesia terbelah dalam dua kubu, dan saling serang di media sosial mendukung calon masing-masing. Dalam alam demokrasi hal ini wajar, namun menjadi sangat mencemaskan apabila perbedaan dukungan ini mengakibatkan kehidupan berbangsa dan bernegara terganggu, apabila dua kubu pendukung tak mampu lagi menahan diri.
“Kami melihat perdebatan di sosial media dan pemberitaan media massa sudah tidak sehat dalam alam demokrasi saat ini. Saling serang dengan kampanye hitam. Bukan lagi unggul-unggulan dalam program untuk kesejahteraan rakyat, tapi sebaliknya saling menyebar fitnah,” ujar Ketua DPP LDII Prasetyo Soenaryo.
Prasetyo Soenaryo menyoroti pers Indonesia terjebak dalam keberpihakan yang tak membangun. Baik jurnalistik media cetak maupun elektronik, tak menyisakan ruang bagi pendidikan politik. Media massa memberi ruang sangat besar untuk memelintir, menghujat, dan menonjolkan realitas negatif yang relatif kecil dalam suatu peristiwa, dengan tujuan membunuh karakter lawan politik, “Kemenangan capres-cawapres pada Pemilu Presiden 2014 diikuti dengan kekalahan jurnalisme,” ujar Prasetyo Soenaryo.
Idealnya pemberitaan Pemilu berisi pemaparan program capres-cawapres, memberi ruang untuk kelompok minoritas, aspirasi masyarakat, berubah menjadi pengadilan. Ruang-ruang untuk publik hanya diisi dengan keburukan pihak lawan dan sedikit program kerja capres-cawapres. “Sepertinya media massa ingin apapun caranya si A pokoknya tidak menjadi presiden, si B pokoknya yang harus menjadi presiden,” imbuh Prasetyo Soenaryo.
Demokrasi seperti ini tak memiliki nilai sportivitas, martabat, maupun legitimasi di hati rakyat Indonesia. Bagi media massa, keberpihakan berlebihan hanya mengakibatkan berkurangnya tingkat kepercayaan pembaca atau pemirsanya. Media massa pasca Pilpres 2014 harus bersiap ditinggalkan oleh sebagian pembacanya, karena tak mampu menjaga keberpihakannya dalam arti yang positif dan membangun demokrasi.
Sementara itu, Ketua DPP LDII Chriswanto Santoso mengingatkan bulan Ramadan ini jangan sampai diisi dengan agenda politik yang saling mencaci, namun mengembangkan politik yang santun. Dengan komentar yang santun, yang kemudian muncul di media akan mendorong menciptakan suasana yang tenang di tengah-tengah masyarakat. “Media masih dipandang sebagai sumber referensi, bila kelompok kepentingan, politikus, dan pemodal menyuarakan dukungannya dalam pilpres dengan tak memperhatikan sopan santun, masyarakat bisa menjadi korban adu domba,” ujar Chriswanto.
Ramadan adalah bulan pengampunan, bulan untuk beramal saleh, di mana segala kebaikan dibalas berlipatganda, demikian halnya keburukan. Untuk itu LDII mengajak segenap komponen bangsa, para simpatisan partai politik, para kader, dan para relawan bisa memanfaatkan politik sebagai wahana ibadah dengan cara tak mengadu domba, saling melemparkan komentar yang positif. “Bila komponen bangsa ini berpecah belah, tak ada untungnya bagi Indonesia. Siapapun pemenangnya didukung dan dikontrol agar tetap menuju cita-cita negara ini didirikan, untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur,” papar Chriswanto.
DPP LDII berkeyakinan Ramadan akan meningkatkan kualitas politik bangsa Indonesia. Penyelenggara Pemilu dan kontestan menjunjung tinggi sportivitas. Tak ada yang berbuat kecurangan ataupun melakukan praktik-praktik ilegal lainnya dalam pelaksanaan dan proses Pemilu Presiden 2014 secara keseluruhan. Bila proses Pemilu ini bebas dari kecurangan, maka pemimpin yang lahir adalah pemimpin yang memiliki legitimasi kuat untuk mengemban amanah rakyat untuk lima tahun ke depan.
Baik penyelenggara, pengawas, maupun peserta Pemilu harus saling mengontrol bukan saling menyerang satu sama lain. Dengan demikian proses penghitungan suara menjadi lancar dan kualitas pemilu meningkat dibanding pelaksanaan pemilu sebelumnya.
Dengan pemilu yang dilakukan dengan jujur akan meningkatkan kualitas demokrasi untuk tahun-tahun berikutnya. Kualitas Pemilu tak sekadar ditentukan tak adanya kerusuhan atau ketidakpuasan, namun juga ditentukan oleh tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap KPU, Bawaslu, dan Panwaslu. Sebab, kecurangan Pemilu di tahun ini akan dilanjutkan modusnya pada Pemilu di tahun-tahun mendatang.
LDII sebagai lembaga dakwah, mendorong agar Ramadan ini menjadi bulan untuk meningkatkan taqwa dan amal saleh, seluruh politikus termasuk segenap rakyat Indonesia. Janji politik di saat Ramadan harus dilaksanakan bukan sekadar kata-kata manis di saat kampanye.
