KEDIRI — Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar November mendatang, jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri bersilaturahim ke Pondok Pesantren (Ponpes) Wali Barokah, Burengan, Kediri, pada Selasa (9/7).
Pada pertemuan tersebut, Ketua KPU Kota Kediri Reza Cristian memperkenalkan anggota komisioner KPU 2024-2029. Ia mengungkapkan Komisioner KPU Kota Kediri 2024-2029 resmi dilantik oleh KPU RI pada Kamis 13 Juni lalu di Kantor KPU RI.
“Maka kunjungan kami ini sebagai memperkenalkan anggota Komisioner KPU Kota Kediri Periode 2024-2029 kepada pengurus Ponpes Wali Barokah,” katanya.
Anggota Komisioner KPU Kota Kediri itu yakni Ketua KPU Kota Kediri Reza Cristian; Divisi Perencanaan Data Dan Informasi Nia Sari; Divisi Teknis Penyelenggaraan Adib Zaimatu Sofi; Imam Murofik Divisi Hukum dan Pengawasan; dan Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) Roihatul Jannah; Divisi Sumberdaya Manusia Parmas.
Reza berharap, Ponpes Wali Barokah dan semua pihak turut berperan aktif menyukseskan Pilkada berjalan aman dan tertib. Ia juga mengapresiasi Ponpes Wali Barokah yang selama ini mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu di Kota Kediri.
Sementara itu, Nia Sari Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Kediri, mengatakan usai dilantik pihaknya langsung tancap gas bekerja melakukan pemutakhiran data pemilih (pantarlih), serta pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih dengan dokumen KTP dan KK. Setelah proses coklit selesai berikutnya diberikan stiker coklit untuk ditempel sebagai bukti bahwa Pemilih tersebut sudah dicoklit.
Dalam hal ini KPU mengapresiasi langkah Ponpes Wali Barokah dalam membantu pelaksanaan coklit yang berlangsung sampai dengan tanggal 24 Juli 2024. “Alhamdulillah untuk warga dari Pondok Wali Barokah sudah 100%,” kata Nia Sari.
Menyongsong Pilkada 2024, KPU Kota Kediri memberikan saran kepada pihak ponpes untuk memulangkan para santri yang beralamat terdekat. Dengan demikian, pada saat Pilkada nanti mereka dapat memberikan hak suaranya di TPS asal. KPU Kota Kediri juga menyediakan TPS lokasi khusus (loksus) di wilayah Ponpes Wali Barokah. TPS lokasi khusus diperuntukkan para santri yang tidak bisa memberikan hak suaranya di TPS asal.
Merespon hal itu, Ketua Ponpes Wali Barokah KH Sunarto menyampaikan bahwa pondok sudah memetakan santri-santri yang sudah punya hak pilih. Disamping itu mengingat para santri berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan latar belakang kemampuan finansial yang beragam, maka tidak mungkin dipulangkan semuanya.
“Kami belum bisa berbuat banyak, tetapi kami tetap berupaya menyukseskan Pilkada 2024 dengan mendorong mereka untuk menyampaikan hak suaranya di TPS setempat,” ungkap KH Sunarto.
Terkait dengan TPS loksus, KH Sunarto berharap KPU selaku penyelenggara Pemilu memberikan regulasi yang mudah dan menguntungkan, sehingga tingkat partisipan pemilih di Kota Kediri cukup besar.
Disamping itu diharapkan KPU terus melakukan sosialisasi melalui media apa saja, agar warga khususnya di lingkungan Ponpes dapat mengetahui proses tahapan Pilkada 2024. Termasuk juga untuk membatasi upaya-upaya yang tidak baik menjelang Pemilu, seperti politik uang.
“Kami merasa bangga karena Ponpes Wali Barokah ditetapkan sebagai Kawasan Anti Politik Uang oleh Bawaslu Kota Kediri,” lanjut KH Sunarto.
Ketua DPD LDII Kota Kediri Agung Riyanto juga ikut memberikan masukan. Di era yang serba digital, ia menyarankan dalam Pemilu ke depan, KPU dapat memanfaatkan teknologi sebagaimana yang dilakukan negara-negara maju.
“Tentu dengan catatan jutaan data pemilih tersebut terjamin keamanannya,” pungkas Agung Riyanto. (Mzdha)
