Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memanggil beberapa pengurus ormas termasuk LDII di Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/2). Ketua Umum DPP LDII, Prof. DR. KH Abdullah Syam, M.Sc yang didampingi beberapa pengurus menyampaikan penolakan terhadap paham radikalisme, terorisme, dan narkoba.
“Radikalisme, terorisme, ISIS dan juga penyimpangan-penyimpangan aliran sesat itu, jelas kita menolak. Tadi dibahas dengan presiden, bahkan dilaporkan bahwa LDII akan diundang nanti oleh Menkopolhukam untuk mengagendakan kita membahas masalah-masalah isu ISIS, radikalisme, terorisme. Dan itu kita sudah bersama MUI, ormas Islam lainnya juga menyatakan penolakan itu,” papar Abdullah Syam yang juga anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Abdullah Syam menegaskan bahwa LDII menolak segala hal yang bertentangan dengan Pancasila. “Kami menolak hal-hal yang bertentangan dengyan Pancasila. Radikalisme merupakan kontra Islam yang damai, sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Islam itu rahmatan lil alamin,” tegas Abdullah Syam.
Kemajemukan yang ada di Indonesia menurut Abdullah Syam, patut menjadi modal bangsa membangun peradaban.
“Bangsa ini harus saling bekerja sama, tantangan kita adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, agar Indonesia menjadi negara yang makmur. Kita bersama seluruh komponen masyarakat harus menjaga bangsa ini agar tidak rusak karena paham-paham yang tidak sejalan dengan paham kebangsaan kita. LDII melalui majelis-majelis taklim, pondok pesantren, sekolah-sekolah binaan LDII mengembangkan insan yang memiliki kepribadian jujur, amanah, kerja keras, hemat, berakhlakul karimah dan mandiri,” pesan Abdullah Syam.
Ia menambahkan bahwa untuk menangkal radikalisme, LDII melakukan pelatihan bela negara, pelatihan dai kamtibmas, dan sarasehan wawasan kebangsaan. Ketiga program ini dilaksanakan bekerjasama dengan TNI dan Polri, dengan cakupan wilayah antara lain Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Lampung. Terbuka kemungkinan juga akan dilaksanakan di berbagai wilayah lainnya di Indonesia.
Selain itu, LDII juga melakukan upaya deradikalisasi bekerjasama dengan sesama ormas seperti PBNU melalui program pelatihan juru dakwah, untuk dakwah yang damai dan jauh dari kekerasan dan radikalisme.
Dalam kesempatan itu hadir pula Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Ia menilai, segala kontroversi mengenai LDII saat ini sudah tidak terjadi. Menurutnya, LDII adalah salah satu ormas Islam yang menolak radikalisme, sebagaimana ormas Islam lainnya.
“LDII tadi juga menyampaikan bahwa mereka sangat tidak sependapat dengan kekerasan, dengan aksi-aksi terorisme yang berlangsung sekarang ini , lalu dengan radikalisme mereka memerangi, juga dengan narkoba. Jadi banyak hal yang mereka sampaikan dalam upaya bagaimana menjaga warga bangsa ini untuk tidak terpengaruh paham-paham yang tidak sejalan dengan keindonesiaan kita,” tambah Lukman.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, penanganan aksi terorisme dan penyebaran paham radikalisme perlu melibatkan semua lapisan masyarakat. “Bila Presiden mengajak LDII berdialog mengenai pemberantasan radikalisme, itu merupakan hal yang wajar,” ujar Luhut.
Menurut Luhut penanganan radikalisme dan terorisme bukan semata tugas pemerintah. Secara bertahap, Presiden Jokowi akan berdialog dan memanggil ormas-ormas Islam. (Widi Yunani)
