Jakarta (9/11). Pasar bebas ASEAN atau yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai berlaku pada Desember 2015 nanti. MEA ditujukan menghilangkan hambatan perdagangan, jasa, dan pergerakan SDM. Namun MEA juga membawa konsekuensi persaingan antar negara ASEAN.
Kekhawatiran itu diutarakan ormas-ormas Islam saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 8 Januari silam. LDII dalam pertemuan tersebut menginisiasi pembentukan kerja sama UKM di Asia Tenggara, dalam wadah Kemitraan UKM ASEAN atau ASEAN SME Partnership. Dalam kerangka kemitraan ini, akan disemai saling kerja sama untuk saling mengisi kekurangan dan menghindari persaingan yang justru merugikan sesama anggota ASEAN.
Dalam kesempatan itu Presiden Joko Widodo mengakui negara-negara tetangga khawatir terhadap kemampuan SDM Indonesia. “Mereka khawatir bila bangsa Indonesia menguasai pasar negara lain di Asia. Contohnya saja, saat ini pengusaha Indonesia sukses mendirikan peternakan di Myanmar,” ujar Joko Widodo. Menurut presiden, ide LDII dapat memperkuat posisi bangsa Indonesia, di tengah dinamika politik dan ekonomi global.
Jokowi berpendapat Bila bangsa Indonesia makmur, karakternya kuat, dan religius, maka negara Indonesia pun menjadi kuat. Inilah yang membuat bangsa Indonesia ditakuti oleh bangsa lain. Apalagi Indonesia akan menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), di mana perputaran barang dan jasa dikurangi hambatannya oleh masing-masing anggotanya. Tentunya pemerintah membutuhkan bantuan seluruh elemen masyarakat, termasuk LDII, untuk meningkatkan daya saing dan kualitas SDM.
Pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo itu berlanjut dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan wapres juga mendukung agar acara ini terselenggara. Gayung pun bersambut, ketika ormas-ormas keagamaan yang lain, memiliki pemikiran yang sama mengenai anggota mereka yang menjadi pengusaha UKM, dan harus berhadapan dengan pasar bebas ASEAN dengan segala kekurangan mereka.
Ide LDII ini kemudian dielaborasi bersama MUI dan Nahdlatul Ulama serta ormas keagamaan lainnya, untuk menggelar konvensi ASEAN SME Partnership Indonesia 2015, yang digelar pada 10-12 November 2015. Perhelatan ini menggabungkan workshop, seminar, dan pameran UKM berkonsep business to business. Ketua MUI Bidang Kerukunan Umat Beragama sekaligus Ketua Panitia Pengarah, Slamet Effendy Yusuf menyatakan kekuatan UKM terbukti mampu melewati krisis ekonomi pada 1998, dan kian teruji pada krisis global.
“Kegiatan ini bisa menjadi momentum penguatan ekonomi kerakyatan berbasis syariah,”ujar SlametEffendy Yusuf. Umat Islam di Indonesia, bisa bahu membahu dengan pelaku ekonomi di kawasan Asia Tenggara dalam bingkai kerja sama, bukan persaingan. Menurutnya apa yang tak dimiliki pengusaha Indonesia, bisa disuplai oleh kolega mereka dari Malaysia, Thailand, Vietnam, dan negara anggota ASEAN lainnya. Dengan demikian produk ASEAN bisa berbicara di pasar global, bersaing dengan prosuk Eropa, Amerika Utara, bahkan China.
Sementara itu menurut Ketua Panitia ASEAN SME Partnership Indonesia 2015, Abdullah Syam, perhelatan ini didukung penuh oleh beberapa lembaga pemerintah dan kementerian, antara lain Kementerian Koperasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian ESDM, dan Otoritas Jasa Keuangan.
“Dari pihak sponsor, yang mendukung acara ini antara lain Astra Group, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Permata,” ujar Abdullah Syam. Acara yang digelar di Hotel Alium Tangerang ini juga disponsori Samali Hotel & Resort.
Acara ini nantinya akan dibuka Sekjen ASEAN Le Luong Minh, Menteri Koperasi dan UKM AA Gede Ngurah Puspayoga. Sedangkan para pembicara dalam workshop dan seminar antara lain Dirut Bank Mandiri Syariah Agus Sudiarto, Menteri ESDM Sudirman Said, President Association for promotion of Thai SME Sarawut Sinsamnao, Kemenkominfo Rudiantara, dan para ketua asosiasi UKM di Asia Tenggara lainnya.
Konvensi ini juga menyiapkan sekitar 40-an booth, bagi para pengusaha untuk bertemu dengan mitra mereka dari Asia Tenggara. Diharapkan, pertemuan bisnis itu mampu menciptakan dan mengokohkan kerja sama antarpengusaha UKM di Asia Tenggara. (LC/LINES)
