SURABAYA — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polkam RI) bersama berbagai elemen bangsa menggelar Forum Koordinasi dan Sinkronisasi di Surabaya, Kamis (11/9).
Forum ini mengusung tema “Meneguhkan Pancasila, Mempersatukan Indonesia: Sinergitas Lintas Sektor dalam Internalisasi Ideologi Pancasila pada Lingkungan Penyelenggara Negara Guna Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa.”
Acara dihadiri Forkopimda Jawa Timur, tokoh agama, serta organisasi masyarakat. Dari DPW LDII Jawa Timur turut hadir Sekretaris Bambang Raditya Purnomo dan Wakil Ketua Akhmad Malik Afandi.
Dalam kesempatan tersebut, Akhmad Malik mengapresiasi komitmen Kemenko Polkam RI dan Pemprov Jatim dalam penguatan ideologi Pancasila. Ia menekankan pentingnya penanaman nilai Pancasila secara berkelanjutan, terutama bagi generasi muda.
“Kalau generasi tua sudah meninggal dunia, sedangkan generasi muda belum sempat menyerap nilai-nilai Pancasila, maka itu menjadi kehilangan besar. Seperti dikatakan Al-Farisi, manusia tidak akan kehilangan kebaikan selama generasi tuanya masih ada dan mau mengajarkan ilmunya,” ujarnya.
Malik menambahkan, menjelang Indonesia Emas 2045, kekhawatiran akan pudarnya nilai-nilai Pancasila semakin terasa. Karena itu, LDII mendorong pemerintah memperkuat kurikulum Pancasila di lembaga formal maupun nonformal, termasuk pesantren.
“LDII sudah memulai internalisasi Pancasila di pesantren dan lembaga pendidikan. Namun kami sadar hanya punya kapasitas, bukan otoritas. Karena itu perlu sinergi dengan pemerintah,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti krisis keteladanan di kalangan pejabat publik yang dinilainya menghambat penanaman nilai Pancasila. “Rakyat dituntut taat pajak, disiplin, patuh hukum. Tapi kalau pemimpinnya justru memamerkan gaya hidup mewah di media sosial, itu bukan keteladanan. Pancasila butuh praktik, bukan sekadar teori,” katanya.
LDII juga mendorong penguatan kurikulum karakter luhur yang terintegrasi dengan Pancasila sejak usia dini hingga perguruan tinggi. “Setiap hari Pancasila harus dibacakan dan dipraktikkan, bukan hanya dihafal. Bisa ditambahkan keteladanan, praktik toleransi, serta nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan nyata. Inilah strategi menyelamatkan bangsa dari krisis identitas,” pungkasnya.
Forum dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam RI, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardono. Ia menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara sekaligus falsafah hidup bangsa yang telah menyatukan Indonesia sejak berdiri.
“Negara ini dibangun atas kesepakatan luhur para pendiri bangsa melalui Pancasila. Meski terdapat tantangan yang berpotensi mengancam Pancasila, ASN harus konsisten mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari, menjaga netralitas, serta mendorong toleransi dan inklusivitas dalam pelayanan publik,” tegasnya.
Hadi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan Pancasila ke dalam kebijakan nasional maupun lokal. “Dunia terus berubah dengan segala pengaruhnya, demikian pula Indonesia. Namun satu hal yang harus kita pegang teguh adalah Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan falsafah hidup bangsa,” tambahnya.
Forum ini turut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi, Kantor Komunikasi Kepresidenan Muhammad Isra Ramli; Direktur Jaringan dan Pembudayaan BPIP Totok Purbiyanto; Kepala Bakesbangpol Jatim Eddy Supriyanto; serta Dosen FISIP Universitas Airlangga Suko Widodo.
