Surabaya (11/11). DPW LDII Jawa Timur menggelar konsolidasi organisasi menyikapi Pilkada serentak pada akhir 2020. Acara yang dihelat pada Selasa malam (10/11) tersebut dilaksanakan secara daring, dengan melibatkan seluruh pengurus tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di 38 kabupaten/kota.
“Akan ada 19 kabupaten/kota, hal ini bila tidak disikapi dengan baik, akan menciptakan disharmoni,” ujar Ketua DPW LDII Jawa Timur, Moch. Amrodji Konawi. Amrodji berpendapat setiap Pemilu, baik pemilihan presiden, legislatif, maupun kepala daerah selalu meninggalkan residu, “Sisa-sisa perhelatan politik biasanya sifatnya bisa memecah belah, baik dalam lingkup ormas maupun di kalangan masyarakat,” papar Amrodji.
Dengan alasan itulah, ia mengundang Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso untuk memberikan pembekalan. Acara tersebut diikuti oleh para ulama, dewan penasehat, dan pengurus DPD LDII. Amrodji berharap, residu berupa ketidakharmonisan ataupun perpecahan bisa diminimalkan, “Dan warga LDII bisa terhindar dari imbas negatif pesta demokrasi,” imbuhnya.
Ketua DPW LDII Jawa Timur, Ir. H. Amrodji Konawi, SE., ST., MT. saat membuka acara Konsolidasi Organisasi, Selasa (10/11) di Surabaya.
Dalam kesempatan tersebut, Chriswanto Santoso menekankan, bahwa secara organisasi LDII netral aktif, “Artinya, LDII tidak berafiliasi dengan parpol atau calon kepala daerah manapun. Tapi, warga LDII didorong untuk menyalurkan aspirasi politiknya dan dilarang golput atau tidak memilih,” ujar Chriswanto.
Netral aktif dilakukan LDII, sebagaimana ormas Islam lainnya, menurut Chriswanto untuk menjaga kerukunan, kekompakan, persatuan dan kesatuan masyarakat, “Jangan sampai, pesta demokrasi justru memecah belah bangsa,” imbuhnya. Ia mengingatkan, setiap calon memiliki itikad baik, yang bisa dilihat dari program kerja mereka.
Jadi, masyarakat tidak harus terpecah belah karena fanatisme, “Dalam ilmu politik, kekuasaan ditujukan untuk mencapai cita-cita masyarakat yang makmur dan sejahtera. Hal tersebut tercermin dari program kerja para kontestan,” imbuhnya. Selanjutnya, siapapun pemenangnya, masyarakat harus terus memantau janji-janji politik para kepala daerah. Bahkan, suksesnya pembangunan juga menjadi tanggung jawab masyarakat.
Chriswanto mengimbau, pengurus atau warga LDII yang menjadi anggota parpol atau menjadi tim sukses, menjunjung tinggi netralitasnya, “Kami menegaskan, warga maupun pengurus LDII yang terlibat dalam politik praktis, tidak mengorbankan prinsip netral aktif LDII,” ujarnya. Menurutnya, silakan menjadi tim sukses, namun tidak mempengaruhi warga LDII memilih calon tertentu, “Hal itu mengingkari prinsip netral aktif LDII,” tegasnya.Chriswanto juga mengingatkan semua pihak, agar tak menggunakan cara-cara yang merusak demokrasi, seperti praktik politik uang ataupun kampanye hitam, “Membeli suara dan menyebarkan hoaks bukanlah bagian dari demokrasi, hal ini tak mendidik masyarakat dalam pesta demokrasi,” ujarnya. Ia mengingatkan masyarakat, agar menolak praktik politik uang. Ia mengingatkan, masa depan suatu daerah dipertaruhkan bila dipimpin oleh kepala daerah yang menghalalkan segala cara, “Imbas politik uang adalah kandidat yang menang, akan mencari cara agar modal politiknya kembali,” ujarnya. Hal tersebut bisa mengganggu pembangunan.
Apalagi, kepala daerah yang berkoalisi dengan pengusaha, akan menciptakan oligopoli dalam politik. Sehingga hanya menguntungkan pengusaha, yang belum tentu menguntungkan wilayah atau masyarakat setempat.
