Penanggulangan pandemi Covid-19 akan menjadi salah satu pokok bahasan Munas IX LDII pada 7-8 April 2021 mendatang di Ponpes Minhajurrosyidin, Jakarta. Ini disampaikan oleh Ketum DPP LDII KH Chriswanto Santoso yang ditemui di sela-sela persiapan Munas IX LDII.
“Kepengurusan DPP LDII periode 2016-2021 habis pada bulan ini, untuk itu Munas IX dihelat. Selain itu, kami melihat krisis kesehatan dan ekonomi ini harus diatasi agar tak menjadi krisis sosial. LDII sebagai komponen bangsa harus berkontribusi membantu pemerintah mengatasi dampak Covid-19,” kata Chriswanto Santoso, Selasa (6/4) di kantor DPP LDII Jakarta.
LDII memiliki delapan klaster program kerja yang sudah dilaksanakan dan akan dipertajam disesuaikan dengan kondisi bangsa saat ini. Delapan klaster tersebut meliputi wawasan kebangsaan, keagamaan, pendidikan, ekonomi syariah, kesehatan dan herbal, ketahanan pangan dan lingkungan hidup, energi terbarukan serta teknologi digital.
Untuk itu Chriswanto menambahkan, hajatan lima tahunan ini akan merevitalisasi dan menajamkan program kerja periode lalu. “Penajaman delapan klaster kontribusi LDII untuk bangsa, bertujuan untuk meningkatkan kotribusi kami untuk membantu mengatasi dampak Covid-19,” jelas Chriswanto.
Lebih lanjut Chriswanto berharap, melalui revitalisasi dan penajaman delapan klaster program kerja Munas IX LDII ini bisa membantu pemerintah dalam mempercepat pemulihan krisis ekonomi akibat pandemi.
Chriswanto menambahkan, penajaman dan revitalisasi delapan klaster dilakukan melalui serangkaian webinar dan diskusi dengan sejumlah tokoh yang digelar sebelum munas. Beberapa tokoh terkait delapan klaster juga akan dihadirkan sebagai narasumber Munas IX LDII agar hasil munas ini segera bisa dilaksanakan sesuai kondisi kekinian.
Penyelenggaraan Munas IX LDII tahun ini tak luput dari bantuan berbagai pihak. Mulai dari pemerintah, aparat keamanan hingga tokoh agama serta masyarakat. “Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma’ruf Amin yang memberi dukungan besar. Dan juga para kepala daerah dari gubernur hingga bupati dan wali kota, MUI, dan ormas Islam lainnya, yang telah memberi dukungan moral kepada warga LDII di seluruh Indonesia untuk melaksanakan munas,” jelas Chriswanto.
Munas IX LDII akan diikuti 3.600 peserta se-Indonesia. “Kondisi pandemi ini, membuat kami menggelar munas dengan memadukan daring dan luring,” ujar Rully Kuswahyudi, Ketua Panitia Munas IX LDII.
Rully mengatakan, peserta yang hadir secara langsung dibatasi hanya 150 orang. Mereka terdiri dari para ulama, tokoh pemerintah, DPR, pengurus DPP LDII, dan undangan khusus serta panitia. Sementara Presiden Jokowi membuka Munas IX LDII dari istana negara dengan mengundang 20 orang, yang terdiri dari ulama dan pengurus harian DPP LDII.
“Acara di Istana Negara itu, terhubung secara daring dengan para peserta yang hadir di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin dan kantor DPW dan DPD LDII di seluruh Indonesia yang berjumlah 400-an studio,” ujar Rully Kuswahyudi.
Menurut Rully, Munas IX LDII dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Seluruh peserta wajib menjalani swab antigen dan melaksanakan protokol kesehatan. Ia berharap para peserta mampu menjaga diri, sehingga setelah munas tetap terhindar dari paparan Covid-19, “Ini menjadi perhatian panitia agar para peserta dan penyelenggara mematuhi protokol kesehatan,” ujarnya.
Sementara itu di Jawa Timur ada sekitar 1.000 personil yang akan mengikuti munas secara daring. “Kami siapkan 50 studio mini untuk menyaksikan pelaksanaan munas secara daring. Meliputi studio di kantor DPW LDII Jatim, DPD se-Jatim, serta tiga pondok LDII di Kediri, Jombang dan Kertosono,” kata Wahjoe Soetiono, Ketua Biro TIAT DPW LDII Jatim.
Terkait pembahasan delapan klaster dalam munas, Ketua DPW LDII Jatim KH Amrodji Konawi menyebutnya sebagai bentuk keseriusan LDII dan kontribusinya terhadap bangsa.
“DPW LDII Jatim sebagai kepanjangan tangan DPP mempunyai komitmen untuk menjalankan kewajiban organisasi yg sudah digariskan oleh DPP yaitu menjalankan program-program yang sudah ditetapkan oleh DPP. Tentunya dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan “kebutuhan lokal” kewilayahan di Jatim,” jelas Amrodji.
